Ali.F.Marasabessy: “Pileg 2014 Harus Lahirkan Legislator Berkualitas”

ali fanzer

Ambon-Dengan hitungan mundur tersisa 74 hari lagi yakni pada tanggal 9 April 2014 Pemilihan Anggota legislatif (Pileg) akan dilaksanakan. Sebagai salah satu penopang kokohnya rezim demokrasi, Pileg tidak hanya dimaknai sebagai pesta rakyat setiap 5 tahunan saja. Jauh dari itu, Pileg memiliki makna yang besar dan strategis. Nasib masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya Provinsi Maluku kedepan akan banyak ditentukan dari hasil Pileg.

Karenanya, harapan agar Pileg melahirkan sosok anggota legislator yang berkualitas merupakan sesuatu yang tak dapat ditolak. Hal ini yang turut dirasakan dan diharapkan oleh Ali Fanser Marasabessy, calon legislator Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah nomor urut 10 dari partai demokrat.

Marasabessy mengatakan, ditengah banyak sorotan publik yang kurang puas atas sikap, kinerja dan prestasi dari para legislator Maluku dalam menjalankan amanah rakyat , maka Pileg 2014 merupakan momentum untuk publik kembali memilih calon legislator yang benar-benar berkualitas. Kriteria calon legislator menurut Marasabessy adalah yang pro rakyat, bebas korupsi, integritas dan kompetensi.

“Dengan melihat trend kondisi Maluku yang saat ini tingkat kemiskinan yang masih belum beranjak dari peringat 5 besar nasional sebagai daerah termiskin, indeks korupsi yang buruk, pelayanan publik yang masih jauh dari harapan maka sudah barang tentu saya harapkan pemilihan legislatif 2014 dapat melahirkan anggota legislator yang benar-benar berkualitas” terang Marasabessy kepada media online pemilumaluku2014.com
Marasabessy menambahkan, alasan melahirkan anggota legislator yang berkualitas, karena anggota legislator memiliki otoritas yang tak dimiliki orang lain. Otoritas ini mencakup, kewenangan membuat UU, budgeting dan pengawasan. Dengan otoritas yang dimiliki itu maka problematik diatas sebenarnya dapat diatasi bila para legislator sekarang memaknai kehadiran mereka adalah untuk melakukan kerja-kerja pengabdian bagi rakyat. Bukan sebaliknya.

“Ketiga kewenangan tersebut ketika dijalankan dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab oleh para legislator, maka kondisi rakyat akan dapat dibenahi. Namun, bila publik salah memilih, maka kondisinya akan tetap sama. Bahkan jauh lebih tertinggal.” pungkas Marasabessy yang juga merupakan Ketua Lembaga Kinerja dan Pengawasan Aparatur Negara Republik Indonesia (LAKIP RI) untuk Provinsi Maluku ini. (ZR)